Strategi Kehumasan Yang Efektif Dan Kredibel

Standar

Humas adalah mulutnya Institusi atau pemerintah dan swasta, yang harus mengatakan apa yang ingin  dilakukan lembaga yang bersangkutan. Dan kalau upaya itu berhasil, bahkan kalau gagalpun, harus dikatakan lagi pada public. Ini semua merupakan pertangguingjawaban institusi pada konstituen atau shareholder-nya. Kalau Humas , selain Publik secara umum, warga Negara, tentu ada konstituen khususnya yakni atasan pejabat yakni Presiden, Gubernur dan Bupati dan juga DPR yang memang bertugas untuk mengawasi institusi.

Kiat sukses Humas, tentu saja harus menguasai substansi persoalan yang dihadapi institusi, bukan tugas humas sekedar potong-potong kiliping. Humas tidak bisa menjelaskan  dengan baik kepada public, jika tidak tahu persis apa yang menjadi bidang tugas institusi yang dilayani, humas yang berhasil bukan saja menyampaikan apa yang diinginkan lembaganya, tetapi sekaligus juga menyerap apa yang dikehendaki public, sehingga sekaligus bisa mendapatkan umpan balik  bagi lembaga, yang kemudian bisa memperbaiki program yang sedang berjalan

       Karena fungsi itu, maka tidak akan ada Humas yang berhasil. Jika tidak dekat dan memahami para pemimpin puncaknya. Kinerja sebuah lembaga sangat ditentukan, setidaknya sangat diwarnai oleh dinamika pimpinan puncaknya. Sinergi Pimpinan Puncak yang mengerti peran lembaga Publik Relation (PR)nya, dan petugas Humas yang aktif dan kreatif menjadi kunci sukses dalam membangun citra lembaga, sehebat apapun program lembaga, sekeras apapun kerja para pejabatnya, tidak akan mendapat apresiasi kepercayaan dan konstituen atau horders jika humas gagal menjalankan fungsinya.

       Dan Humas akan berhasil jika mempunyai Media yang dibutuhkan, dan mempunyai relasi yang baik dan para penentu kebijakan Media tersebut. Berbagai model kerjasama, setidaknya toleransi berbagai medaia yang dibutuhkan perannya itu harus diciptakan dan dipelihara selebihnya tentu akan banyak tergantung pada kebijakan anggaran yang bersangktan. Tentu harus dicari komposisi Anggaranbyang masuk akal, untuk menghidupan fungsi Humas. Humas yang Kredibel adalah Humas yang bisa menempatkan diri tidak sekedar corong lembaga. Tetapi ia sekaligus juga menjadi sumber informasi potensial, jika publik membutuhkan, hingga bisa efektif, sekaligus kredibel. Efeltif artinya sasarannya tercapai, sedangkan kredibel artinya bisa melahirkan kelayakan Eksistensi sebuah lembaga yang besangkutan.

 

       Humas Yang Kredibel.

       Humas yang Kredibel adalah Humas yang bisa menempatkan diri tidak sekedar corong lembaga. Tetapi ia sekaligus menjadi sumber  informasi yang potensial. Tetapi ia sekaligus juga menjadi sumber informasi yang potensial, jika public membutuhkan karena itu Humas harus tanggap terhadap kebutuhan informasi tersebut. Ini akan terlihat dengan jelas ketika terjadi krisis informasi.

        Ketika Publik sedang limbung berbagai informsai tentang pembangunan Kabupaten Paniai , tapal batas Paniai-Mimika Puncak Jaya, Hak Ulayat PT FI. Musibah bencana alam di Nabire, Polda, Poldas, Poldasus, Prencanaan Daerah dan lain-lain, Lembaga pemerintah yangbertanggungjawab seharusnya sigap menanggapi persoalan ini, yang informasinya  bukan saja oleh  warga masyarakat Paniai, tetapi juga warga masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Penangganan informasi ini menjadi penting, bukan saja karena itulah Humas ada, tetapi justru sekaligus menjadi peluang yang sangat baik menanamkan kepercayaan public itu. Bahkan lembaga yang dibiayai dengan dana rakyat itu telah menjalankan fungsinya secara benar, dan tepat waktu.

       Penilaian krediblitas ini tidak saja akan diukur langsung oleh public, tetapi juga oleh komunitas media. Tugas Humas tidak sekedar mengundang wartawan untuk jumpa pers, menjadi kru salah satu media, atau mengatur dalam menyertai perjuangan pejabat, kerena ini hanya ini bersifat kominitas satu arah, penuh basa basi, dan lebih bersifat formalitas. Yang lebih efektif dan kredibel, jika Humas dengan professional juga informasi yang dibutuhkan media untuk melayani kebutuhan publiknya. Atur ajar para wartwan yang ada untuk jumpa pers. Kasus=kasus pembangunan, penggunaan dana, bencana alam, wabah penyakit dan lain-lainnya, adalah soal-soal yang sentitif dan dambaan public Karena mati hidupnmya manusia dan kelangsungan suat daerah dalam proses pembangunan. Karena itu soal-soal semacam ini biasanya mednapat perhatian besar media, bukan saja kerdiblitasnya akan membaik, tetapi sudah mendapatkan satu nilai tambah untuk mebangun relasi yang saling membutuhkan.

       Hal lain yang akan diapresiasi komunitas media adalah ketersediaan Humas untuk menjembatani Media dengan Nara SUmber yang mempunyai kompetensi untuk menjelaskan, misalnya Humas bisa mencarikan atau menghubungkan dengan Pejabat Daerah gunaterjadinya koordinasi kerja dalam penangganan bencana alam di suatu daerah terpencil.

 

       Perencanaan dan Koordinasi.

       Kinci sukses lain dari Humas adalah dalam Perencanaan Bidang tanggungjawabnya. Bukan dalam hal merencanaan kegiatan saja, tetaspi juga dalam hal membagi forsi, kapan harus menjadi corong lembaga, dan kapan harus melayani kebutuhan informasi public, baik secara langsung maupun melalui masyarakat Media. Humas yang tidak pernah merencanakan posisinya sebagai pelayan informasi, pasti akan mengalami kesulitan baik dalam membangun relasi dengan komunitas media, dan dalam jangka panjang guna mencapai krediblitasnya sendiri maupun krediblitas lembaga. Semua program hanya berisi keinginan-keinginan lembaga, atau bahkan selera para pejabatnya untuk diliput media, baik media cetak maupun media elektronik. Banyak kasus pejabat lembaga yang tidak faham fungsi Humas hingga yang dilakukan mendikte bukan menumpang arus informasi.

       Jika ini dimengerti, maka akan abnyak perencanaan yang memperhitungkan kejadian-kejadian yang tidak terduga. Karena justru krisis informasi biasanya terjadi secara tak terduga. Musibah Bencana Gempa Bumi di Nabire, Virus HIV Aids, Bencana DumaDama, Ugimba, Danau Paniai, kejadian tak terduga yang dampaknya luas. Kebiasaan keberhasilan mengelola informasi semacam ini dengan baiki, akan jauhb lebih menumbuhkan krediblitas, dan pada program-program rutin seperti jumpa pers, kunjungan kerja dan sebagainya.

       Koordinasi menjadi kunci suksesnya berikutnya apalagi  kalau sebuah lembaga begitu besar seperti Kantor Bupati, dan harus melibatkan banyak instansi yang masing-masing mempunyai Humasnya sendiri. Jika koordinasi dan sinergi tak bisa dibangun, secara total akan mencerminkan kegagalan bersam-sama. Bahkan secara kelembagaan daerah Pr-nya akan numruk. Kasus gejolak politik di Paniai dan perang pembangunan yang sedang terjadi sekarang ini merupakan ujian apakah secara kelembagaan daerah kita berhasil membangun PR  yang efektif dan kredibel. Jika orang masih bertanya mengapa berbagai keberhasilanpembangunan dan kebijakan pemerintah tidak jelas apa saja yang dilakukan jika sudah tahu hasilnya sudah dilakukan dan sebagainya, ini membuktikan bahwa PR daerah tidak efektif.

       Apa lagi,  kalau masing-masing sector bekerja sendiri, apalagi informasinya saling bertentangan. Misalnya Bupati bicara sendiri, Bagian Humas bicara yang lain, masyarakatnya punya pendapatnya lain dan sebagainya. Citra totalnya sulit dibangun, apakah itu perang politik atau perang pembangunan, karena Bupati bicara kemajuan pembangunan daerah, Humas mengenai kebijakan yang diambilnya, belum lagi tugas pemerintah untuk menyerap aspirasi public itu sendiri.

       Kebijakan Pendanaan.

       Dalam banyak kasus kegiatan Humas  menjadi tumpul karena kebijakan pendanaan, terutama untuk instansi pemerintah . Berbeda dengan lembaga swasta yang dengan mudah megubah strateginya, karena ada peristiwa atau kebutuhan yang lebih mendesak. Tetapi untuk instansi pemerintah yang biasa terbelenggu oleh bunyi Mata Anggaran yang tidak mudah untuk merevisi  karena disiplin administrasi, sering juga terjadi kekacauan itu karena  kepentingan sektoral atau juga pejabat yang menanggannya. Seorang pejabat proyek yang kebetulan  bersifat rutin jangka panjang tidak bisa begitu menyerahkan anggarannya untuk kegiatan yang betul-betul darurat , karena ia bisa kehilangan otoritas pengelolaan dananya.

       Apalagi jika sebagian besar Anggaran Kehumasan diposisikan sebagai proyek Jangka Panjang, ditenderkan dan  dan dikerjakan oleh pihak ketiga. Karenanya mungkin diantipasi dengan perbanyak cadangan untuk program-program yang tak terduga. Selain itu, terus ada kesediaan untuk saling berkoordinasi guna merumuskan kebijakan kehumasan, dan citra lembaga, bahkan PR lembaga yang menjadi tujuan utama, bukan kepentingan masing-masing sector atau sub sector.

       Biasanya Karena Kehumasan maupun lembaga induk tidak cukup memahami fungsi, mereka kesulitan membunyikan dalam prencanaan usulan proyek yang harus dirancang dalam APBD. Mungkin diperlukan konsultan sejak perencaaan program, sehingga bisa menerangkan baik  pada pengambil kebijakan di lembaga maupun pada saat berdebat engan Panitia Anggaran di DPRD. Jangan sampai kegagalan Humas sudah bisa dibayangkan sejak kegagalan dalam memperjuangkan anggaran. Artinya belum bekerja saja sudah diketahui bahwa strategi Kehumasan yang efesien dan kredibel itu akan sulit dicapai. (Penulis adalah Kabag. Humas Setda Kabupaten Paniai)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s